Liputan6com, Tanah Bumbu - Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu menyampaikan bahwa selama ini kita telah memunggungi lautan. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan fakta bahwa Indonesia sebenarnya sangat tergantung pada hasil laut. "Padahal, kekayaan kita ada di laut, sumber daya alam kita ada di laut," kata Presiden saat memberikan sambutan pada Puncak Budaya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia adalah negara yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah laut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, total luas wilayah Indonesia sekitar 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif dan Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki keungulan dalam bidang sumber daya kelautan yang didalmnya terdapat berbagai keanekaragamaan sumber daya yang besar yang menjadi Kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Bila dikelompokkan secara spesifik, maka Indonesia memiliki empat sumber daya kelautan yaitu Sumber daya alam terbarukan reneable resources; Yang antara lain meliputi sumber daya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, padang lamun, dan senyawa-senyawa bioaktifbioaktif substances dan natural products sebagaibahan baku industri farmasi, konsmetik, makanandan minuman, dan industri lainnya; sumber daya alam tak terbarukan non reneable resources; Antara lain minyak dan gas bumi, timah, bauksit, bijih besi, mangan, fosfor dan bahan tambang serta mineral lainnya; Energi Kelautan Termasuk kedalam kategori energi kelautan ini adalah energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan OTEC Ocean Thermal Energy Conversion; Jasa-jasa lingkungan Kelautan; Berupa fungsi laut sebagai media transportasi dan komunikasi, keindahan alam untuk rekresi dan pariwisata, penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim climate relugulator, dan system penunjang kehidupan life-supporting systems. Dalam menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan agar dapat dikelelola dengan baik dan benar, Indonesia membentuk kerangka hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan yang diubah dengan Undang-udang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan kerangka hukum ini juga sebagai upaya melindungi dan melestarikan sumber daya kekayaan laut. Seuasi dengan amanat Undang-undang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang didalamnya termasuk sumber daya kelautan yang ditujukan sebesar-besarnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari pontesinya dan kekayaan tersebut dapat mencapai keberhasilan pembagunan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan seoptimal mungkin. Karena walaupun tersedia kekayaan alam yang banyak apabila pengelolaanya tidak dilakukan dengan optimal maka hal tersebut tidak memberikan hasil yang baik. Pengelolaan ruang laut harus dikelola dengan perencanaan, pemanfaatan, pengedalian dan pengawasan yang tepat dan Ruang Laut untuk menghasilkan rencana Tata Ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menghasilkan Struktur Ruang Laut yaitu susunan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan Pola Ruang Laut menetukan distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Pemanfaatan kelautan adalah sebagai upaya dalam peningkatan nilai ekonomi sumber daya kelautan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam pengeloaan sumber daya kelautan tentunya perlu pengendalian dan pengawasan agar dalam pengelolaannya optimal yang memperhatikan asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Serta tidak melakukan eksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pribdai dan golongan. Namun pada prakteknya pengeloaan sumber daya laut masih belum optimal sehingga laut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kekayaan alam yang ada didalamnya tidak dapat memberikan manfaat yang sebagai harusnya dalam mensejahteraankan masayarakat. Pengeloaan kelautan yang dilakukan mengabaikan mengabaikan kearifan lokal masyarakat, sehingga lingkungan yang bersih menjadi tercemar akibat pengabaian tersebut Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya penyimpangan dilakukan dalam pengambilan dan pemanfaaan sumber daya kelautan tersebut. Pemanfaatan kelautan masih didasarkan pada kepentingan pribadi dan golongan yang mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan tanpa ada upaya melestarikan khusunya badan-badan usaha milik negara maupun swasta. Hal tersebut membuat sumber daya laut habis dan merusak perkembangbiakan sumber daya laut. Berbagai kegiatan pemanfaatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya laut tanpa memperhatikan ketentuan Amdal sehingga merusak dan mencemar laut. Peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memberikan perlindungan dalam pengelolaan kelautan. Pembangunan yang dilakuka lebih berorientasikan nilai materialistik hanya membangun fisik yang justru memberikan keuntungan bagi penanam modal, bukan masyarakat itu sendiri. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Tantangankedua, Havas katakan, adalah memanfaatkan segala kekayaan laut Indonesia serta alur laut navigasi bagi kemaslahatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Karena posisi geostrategis Indonesia, alur laut navigasi Indonesia tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di dalam perairan kepulauan Indonesia.
Pergantian tahun dari 2021 ke 2022 dijadikan momentum oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan KP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih baik lagi. Untuk itu, strategi dan perencanaan juga terus diperbarui untuk mewujudkan sektor KP bisa berlari kencang Salah satu tujuan utama yang dijalankan adalah mengembangkan ekonomi kelautan berkelanjutan EKB atau sustainable ocean economy yang diharapkan bisa mendorong percepatan produksi perikanan dan kelautan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan Tetapi, ditengah optimisme bisa mewujudkan EKB atau ekonomi biru, Indonesia menghadapi tantangan berat terkait kesehatan laut. Tanpa laut yang sehat, semua strategi dan perencanaan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sukses Tak hanya itu, tantangan lain juga ada, karena sampai sekarang tidak ada data yang akurat tentang kekayaan laut ocean wealth, kesehatan laut ocean health, dan distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan ocean equity. Ekonomi kelautan berkelanjutan EKB atau sustainable ocean economy tak hanya menjadi sekedar jargon bagi Indonesia untuk saat ini. Lebih dari itu, dengan semangat baru yang melambung tinggi di awal 2022, EKB dijadikan sebuah misi yang harus bisa berwujud dalam kehidupan sektor kelautan dan perikanan KP. Melalui perencanaan dan strategi yang tepat di bawah kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, EKB juga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di seluruh Nusantara. Dengan demikian, itu bisa mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sayangnya, untuk bisa mewujudkan EKB yang diharapkan, perlu strategi dan perencanaan yang tepat. Hal ini, karena tata kelola sektor KP di Indonesia dinilai masih belum maksimal sampai sekarang. Bahkan, kesehatan laut di Indonesia juga masih di bawah rerata global. Berdasarkan data Ocean Health Index, Indonesia masih menempati urutan nomor 135 dunia dari total 221 negara yang dinilai, dengan skor indeks hanya 65 dari minimal skor standar dunia 71. Penilaian tersebut keluar, karena Indonesia menghadapi persoalan di laut yang mengancam kesehatan ekosistem. Misalnya dampak dari perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perusakan habitat biota laut, dan pencemaran/polusi plastik di laut. baca Kelautan Berkelanjutan Jadi Program Pemulihan Ekonomi Dunia Nelayan Cilacap tengah mencari ikan di sekitar kawasan perairan selatan CIlacap, Jateng. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Di sisi lain, untuk bisa mewujudkan EKB yang diharapkan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir, kesehatan laut harus bisa dijaga dengan baik. Jika tidak, maka semua strategi dan perencanaan yang dilakukan tidak akan berjalan baik. Fakta tersebut menjadi ironi, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas total perairan mencapai kilometer persegi km2, panjang garis pantai km, dan jumlah pulau yang mencapai Padahal, pada 2021 Bank Dunia sudah melakukan penghitungan aset utama pariwisata Indonesia di wilayah laut yang mencapai angka fantastis sebesar USD1 miliar. Kemudian, Indonesia juga menjadi negara kedua di dunia yang memiliki produk domestik bruto PDB perikanan sebesar USD27 miliar dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk tujuh juta orang. Semua analisa tersebut dirilis secara resmi oleh Indonesia Ocean Justice Initiative IOJI pada akhir pekan lalu di Jakarta. Menurut IOJI, pada 2015 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD sudah merilis riset bahwa Indonesia bisa mendapatkan kontribusi dari sejumlah industri berbasis laut dengan nilai mencapai USD31,7 miliar terhadap nilai global. “Namun, belum ada estimasi nilai kekayaan laut Indonesia yang diterima secara formal. Perlu ada data aktual tentang kekayaan laut Indonesia untuk menghasilkan rencana pengelolaan laut terbaik,” demikian pernyataan resmi IOJI. Di luar persoalan yang disebutkan di atas, EKB diakui menjadi paradigma yang baru dalam pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Cara berpikir tersebut menjadi solusi untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pembangunan ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pesisir dan nelayan kecil. Namun, menurut CEO IOJI Mas Achmad Santosa, upaya untuk mewujudkan EKB juga harus menghadapi tantangan yang berat dan harus dilalui dengan baik. Tantangan itu, di antaranya adalah ketiadaan data yang akurat tentang kekayaan laut ocean wealth, kesehatan laut ocean health, dan distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan ocean equity. “Juga pembiayaan transformasi pembangunan kelautan ocean finance dan literasi kelautan ocean knowledge,” jelas Otta, panggilan akrab Mas Achmad Santosa. baca juga Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Suasana bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Tegal, Pantai Utara Jawa, salah satu tempat ikan jenis pari kekeh didaratkan. Foto Wahyu Mulyono Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat untuk mengembangkan rencana pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang menjadi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 yang sudah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek. Dengan pemetaan yang detail, diharapkan segala persoalan yang muncul sepanjang 2021 bisa diatasi dan dicarikan jalan keluar pada 2022. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, adalah dengan menyusun Rencana Pembangunan Laut Berkelanjutan RPLB yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan RPJMN. Otta menyebutkan, dalam melaksanakan koordinasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus bisa bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, KKP, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. Kolaborasi yang penuh komitmen antar lembaga di atas, diharapkan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat operasional dan teknis. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tiga kemenangan bagi masyarakat people, alam nature, dan ekonomi economy bisa terjadi. “Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik terkait dengan kelautan perlu dipertimbangkan ketiga kepentingan tersebut secara sama dan seimbang,” terang dia. Sementara itu, terkait persoalan keamanan maritim yang sudah menjadi isu kedaulatan sebuah negara, juga dihadapi Indonesia sampai saat ini. Persoalan tersebut muncul bersamaan dengan isu hak berdaulat kapal ikan asing KIA. Selain itu, persoalan sampah plastik yang muncul di laut akibat aktivitas dari atas kapal perikanan, juga masih menjadi masalah yang terus disorot. Hal tersebut, menjadi alasan kenapa pengamanan di laut harus dikelola secara bersama dan berkelanjutan. perlu dibaca Fondasi Kuat untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Sampah di sepanjang pantai Muncar, Banyuwangi, Jatim, pada akhir Juni 2019. Selain di pesisir, sampah juga ada di perairan laut Muncar yang mempengaruhi nelayan mendapatkan ikan. Foto Anton Wisuda/Mongabay Indonesia Ancaman Kedaulatan Otta menyebutkan kalau ancaman yang menjadi perhatian utama terhadap hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Indonesia sepanjang 2021 adalah hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam SDA hayati dan non hayati, serta penelitian ilmiah kelautan. Adapun, sejumlah ancaman itu adalah mencakup aktivitas penangkapan ikan secara ilegal oleh KIA Vietnam di Laut Natuna Utara di wilayah non sengketa masuk hingga 30 mil laut dari pulau terluar, dan ancaman terhadap hak berdaulat oleh kapal-kapal Cina. Ancaman lain, adalah kapal ikan, kapal penjaga laut Cina, kapal riset/survei geologi, dan juga kapal militer. Termasuk, upaya protes yang dilakukan Cina kepada Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi SDA di ZEE. Menurut Otta, ancaman terhadap SDA minyak dan gas, serta penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara juga kini dihadapi Indonesia. Ancaman itu sebagai langkah politik Cina di kawasan tersebut untuk menegaskan klaim wilayah tidak berdasar hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. “Ancaman sampah plastik yang dibuang di laut dari aktivitas berbagai jenis kapal. Selama ini belum ada kajian dan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh di tingkat nasional,” sebut dia. Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Bidang Manajemen Sumber daya Perairan Universitas Halu Oleo Kendari Profesor La Sara, mengatakan, persoalan ancaman kedaulatan negara tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, ancaman masuknya KIA Vietnam dan Cina akan berpotensi kembali terjadi pada 2022 dan bahkan meningkat. Selain itu, yang harus juga diwaspadai adalah perompakan bersenjata yang diantaranya menyamar menjadi nelayan tradisional di Papua, terorisme, dan penyelundupan barang serta obat-obatan ilegal seperti yang terjadi di pulau Lingayan, Sulawesi Tengah. Ancaman yang juga masih akan terus mengintai, adalah alur laut kepulauan Indonesia ALKI yang digunakan oleh kapal-kapal perikanan dan non perikanan. Potensi tersebut muncul, karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan dan juga cakupan wilayah yang luas. baca juga Misi Indonesia Terapkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Sekelompok nelayan di pantai Jimbaran, Bali. Foto shutterstock Agar semua ancaman di atas bisa diatasi dan bahkan dicegah, dia mengimbau kepada Pemerintah untuk memperkuat koordinasi patroli dan melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Kemudian, perlu juga dilakukan peningkatan upaya untuk menangani sampah plastik di laut melalui kebijakan yang tepat dan terarah. “Termasuk port reception facilities dan pendaftaran, serta pelaporan alat tangkap ikan,” tegas La Sara yang juga Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia itu. Di luar itu, La Sara juga mengingatkan agar Pemerintah Indonesia juga menangani persoalan pemanfataan pulau-pulau kecil, terutama pulau kecil dan terluar; penanganan pencemaran perairan; dan penyelesaian sengketa kapal kandas yang merusak terumbu karang di berbagai daerah. Dia menambahkan, penyebab lemahnya pengawasan dan penindakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ancaman dan pelanggaran di laut, adalah karena terlalu banyak diskusi yang dilakukan di dalam negeri. Setelah itu, baru kemudian disusun dokumen pendukungnya. “Namun, setelah itu juga masih mencari formasi pengawasan yang tepat, dan dihadapkan pada sarana prasarana terbatas, juga anggaran yang terbatas,” tutur dia. perlu dibaca Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut Petugas PSDKP KKP menjaga enam kapal ikan asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara pada Minggu 16/5/2021. Foto Ditjen PSDKP KKP Komitmen Indonesia Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk merealisasikan EKB. Hal itu ditegaskan melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves dalam pertemuan Sherpa Meeting ke-20, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy HLP SOE, pada Rabu 07/07/2021 secara virtual. “Indonesia memiliki komitmen yang konsisten untuk memastikan bahwa 5 pilar Kekayaan Laut, Kesehatan, Equity, Pengetahuan, dan Keuangan di bawah SOE dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Plt. Asisten Deputi Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves Helyus Komar dalam pertemuan tersebut. Komitmen tersebut tercantum dalam visi HLP SOE tentang pengelolaan wilayah laut di bawah yurisdiksi masing-masing negara secara berkelanjutan dan berpedoman pada Sustainable Ocean Plans pada tahun 2025. “Kita harus atasi ketimpangan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta disparitas antarwilayah dapat dikurangi dengan memperkuat konektivitas dan sektor maritim,” tegas Komar dalam rilis Kemenko Marves. Ia menjelaskan bahwa lautan berperan penting dalam mengurangi dampak bencana alam, terumbu karang dan bakau serta meminimalisasi dampak banjir dan tsunami bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah pesisir. Nilai perlindungan tersebut bernilai hampir US$ 639 juta per tahun sumber Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia- Bank Dunia 2021. “Strategi ekonomi biru yang terintegrasi dan lintas sektoral menjadi kunci meningkatkan program pembangunan maritim, pemerataan kesempatan untuk pemberdayaan sumber daya kelautan, dan peningkatan kualitas penghidupan,” tambahnya. Artikel yang diterbitkan oleh biota laut, ekologi pesisir, ekonomi biru, ekonomi kelautan berkelanjutan, featured, kedaulatan maritim, kekayaan laut, kelestarian biota laut, kesehatan laut, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, perikanan budidaya, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap
Cina menurut data World's Top Exports (2020) berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung14 Juni 2022 1441Jawaban yang benar adalah C. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Indonesia merupakan negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya, dengan luasnya wilayah perairan tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat banyak, namun pengelolaan sektor kelautan belum maksimal contohnya seperti ketersediaan infrastruktur yang belum berkualitas, selama ini pengelolaan sektor ekonomi kelautan dilakukan secara tradisional dan berorientasi mendulang keuntungan finansial sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan, hal ini yang kemudian menyebabkan pengelolaan sektor kelautan terbilang belum maksimal. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sektor kelautan yang belum maksimal, ditunjukkan kecuali ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, sehingga jawaban yang tepat adalah C.

Pentingnyamemanfaatkan riset sebagai bagian dari pengembangan, karena sampai sekarang pemanfaatan untuk kekayaan biodiversitas laut dan pesisir Indonesia masih belum optimal. Selain riset, harus ada eksplorasi, pengelolaan, dan kolaborasi riset untuk mendukung pengembangan yang baik.

Jakarta Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi dan kekayaan laut yang juga besar. Sayangnya, peneliti Oseanologi Ekologi Lingkungan LIPI, Puji Rahmadi menilai potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Puji mengatakan kekayaan laut Indonesia saat ini berkisar Rp triliun. Jumlah tersebut ia hitung berdasarkan metode yang sudah ada dari peneliti pendahulu. Hingga saat ini, Puji mengaku tengah menyelesaikan metode penghitungan kekayaan laut Indonesia versinya. "Sampai saat ini saya belum menghitung dengan metode saya sendiri, tapi kalau saya rangkum kekayaan laut Indonesia sekitar triliun atau sekitar 95 persen dari APBN 2018," ujar Puji di acara pengumuman penyelenggaraan Indonesia Science Expo 2019. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Puji menyebut menggunakan dua metode penghitungan, yaitu modelling ekologi dan energi, guna menghitung siklus energi pada suatu sistem. Hasil penelitian ini akan menjadi data yang bisa dituangkan dalam bentuk nilai uang. Hasil penelitian yang dapat ditampilkan dalam nilai uang disebut Puji ditujukan agar masyarakat dan pihak terkait lebih mengetahui kekayaan laut Indonesia, sehingga dapat mendorong kesadaran dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Hingga saat ini, Puji mengaku baru menyelesaikan perhitungan kekayaan laut, mencakup perikanan, pariwisata, terumbu karang, hutan mangrove, dan lainnya, di dua wilayah, yaitu Sabang dan Papua. Puji juga menyebut setiap sektor di bidang kekayaan laut memiliki tantangan masing-masing untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh di bidang perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut potensi ikan di Indonesia mencapai 12,5 juta. Sementara itu, potensi perikanan ini disebut Puji baru dimanfaatkan nelayan sebanyak lima hingga enam juta ton. Meskipun demikian, Puji menyebut perhitungan juga diperlukan untuk menentukan batas pemanfaatan dari kekayaan laut, salah satunya ikan, tersebut. Hal ini ditujukan guna menjaga kelestarian alam, dan menjaga sumber daya alam tidak mengalami penurunan jumlah dan kualitas. Perhitungan ini yang diakui tengah ia upayakan, sebab saat ini belum tersedia. Puji turut menyebut optimalisasi kekayaan laut Indonesia membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah, nelayan, perusahaan iklan, perusahaan penambang dan lainnya turut menjadi pihak yang harus bersinergi menyoal pemanfaatan kekayaan laut secara optimal.
KUALAPEMBUANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta agar sektor perikanan laut yang ada di Bumi Gawi Hatantiring bisa dikembangkan lebih maksimal. Menurut mereka potensi perikanan laut Seruyan sangat tinggi dan masih layak untuk dikembangkan. "Banyak hal yang menjadi penyebab, salah satunya belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemanfaatan kelautan di Seruyan
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan? sumber daya laut secara massal dengan berbagai pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang
Karenakekayaan maritim itu tidak hanya kelautan dan perikanan saja. Di situ banyak tugas yang harus kita jalankan. Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal dan profesional, saya yakin laut kita akan menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat luar biasa untuk negara. Bisa mengangkat kesejahteraan minimal rakyat di sektor › Ekonomi›Kekayaan Laut Perlu Dikelola... Pengelolaan kekayaan laut dinilai perlu dilakukan secara bijak. Peta jalan harus disusun untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim tahun 2045. OlehBM Lukita Grahadyarini 3 menit baca Kompas/Totok Wijayanto Pekerja mengumpulkan ember penampung ikan untuk dimasukkan kembali ke atas kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Jumat 17/9/2021.JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak untuk menjaga kepentingan generasi mendatang. Cara pandang yang keliru terhadap laut harus Joko widodo mengemukakan, laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan serta sumber penghidupan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. ”Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tetapi harus secara arif dan bijak,” kata Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis 23/9/2021. Hari Maritim diperingati sejak 23 September mengatakan, penangkapan ikan di laut dinilai perlu, tetapi pola penangkapan harus dilakukan secara terukur sesuai dengan asas keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bijak akan mendorong Indonesia menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan Wijayanto Ikan tongkol ditata di atas bak truk setelah didaratkan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakata Utara, untuk kemudian disimpan ke gudang berpendingin, Rabu 11/8/2021.Pemerintah, kata Presiden, juga berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat kepulauan melalui pembangunan pelabuhan besar, pelabuhan kecil di pulau kecil dan terisolasi, serta menghubungkan antarpulau melalui tol laut untuk memudahkan mobilitas barang dan penduduk antarpulau, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Industri perkapalan juga akan terus diupayakan, tidak sekadar industri pembuatan kapal, tetapi juga jasa perhubungan dan logistik skala juga Tantangan Berat Indonesia Menuju Poros Maritim DuniaPulau-pulau kecil, meski jauh dari pusat ekonomi nasional, memiliki potensi tinggi, antara lain untuk industri berbasis laut, wisata bahari, potensi industri obat dan suplemen obat yang berbasis kekayaan hayati. Pemanfaatan potensi itu perlu dioptimalkan agar menjadi basis pemerataan ekonomi, dengan dukungan teknologi dan ilmu menambahkan, identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim perlu terus diperkuat dan dikokohkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, cara pandang yang keliru terhadap laut harus diubah.”Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, melainkan laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, melainkan laut adalah tempat kita bersandar hidup,” ujar DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Kapal Tol Laut terus beroperasi untuk mengangkut hasil komoditas dari Papua ataupun pengangkutan komoditas lainnya dari luar daerah jalanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat terwujud jika mampu mengelola segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang berikutnya pada 2025-2045 merupakan kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka panjang untuk pembangunan dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait dengan pembangunan kemaritiman agar dapat mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada kompetisi dunia yang semakin ketat, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi untuk bersaing. Produktivitas harus bisa ditingkatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang membaik, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, dan regulasi yang kondusif bagi dunia MPR Bambang Soesatyo mengemukakan, langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dinilai tepat dan visioner. Potensi laut yang bisa dikelola dan dikembangkan masih sangat besar. Lebih dari 80 persen perdagangan dunia lewat laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia.”Untuk mengoptimalkan sektor kemaritiman, perlu pengembangan maritim secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antarpulau, serta pembangunan sumber daya manusia,” DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengemukakan, Indonesia perlu bersatu menjaga entitas dan kekayaan maritim Indonesia dengan menjaga setiap pulau di Indonesia agar tetap berada dalam satu ikatan NKRI. aSb3sO.
  • ellpo6l02r.pages.dev/162
  • ellpo6l02r.pages.dev/434
  • ellpo6l02r.pages.dev/269
  • ellpo6l02r.pages.dev/564
  • ellpo6l02r.pages.dev/436
  • ellpo6l02r.pages.dev/397
  • ellpo6l02r.pages.dev/264
  • ellpo6l02r.pages.dev/483

    • pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena